GenPI.co - Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman merespons terkait agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang.
Airlangga mengatakan pembekalan untuk kepala daerah sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemda.
Dalam aturan itu menyebut, kepala daerah rutin untuk ikut orientasi dan pelatihan yang dilakukan Lemhanas. Metodenya pun tidak harus dengan bentuk retret.
BACA JUGA: Retret Berlanjut, Sejumlah Kepala Daerah Siap Susul ke Akmil Magelang
“Tidak ada dasar hukum kuat terkait retret untuk kepala daerah,” katanya dikutip dari JPNN.com, Senin (24/2).
Dia menyebut retret juga tidak bisa dijadikan solusi utama menciptakan keselarasan dalam pemerintahan.
BACA JUGA: Jadwal Padat, Tiga Peserta Retret Kepala Daerah Dilarikan ke RSU Tidar Magelang
“Prinsip demokrasi itu justru lebih mengutamakan pada supremasi sipil,” tuturnya.
Airlangga mengungkapkan pertanyaan besar pun muncul saat kepala daerah dikumpulkan untuk ikut retret di Akademi Militer.
BACA JUGA: Soal Retret di Akmil Magelang, Kepala Daerah PDIP Masih Tunggu Keputusan DPP
Dia menyebut kepala daerah justru diarahkan ke lingkungan yang lebih menanamkan nilai-nilai militer, seperti sentralisasi dan hierarki.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
