GenPI.co - Kejagung menyebut kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan KKKS sebesar Rp 193,7 triliun.
“Perbuatan melawan hukum itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, dikutip dari Antara, Selasa (25/2).
Kerugian itu dari beberapa komponen, yakni ekspor minyak mental dalam negeri. Kemudian impor minyak mentah melalui broker.
BACA JUGA: Masa Penahanan eks Ketua PN Surabaya Diperpanjang, Kejagung: Penyidikan Belum Selesai
Selanjutnya, kerugian akibat impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker, dan pemberian kompensasi serta subsidi.
Dia menyebut kasus ini terjadi pada periode 2018-2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri.
BACA JUGA: JPU Kejagung Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Zarof Ricar pada Kasus Suap
Pada waktu itu, PT Pertamina (Persero) wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum berencana melakukan impor minyak bumi.
Hal itu berdasar Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang memprioritaskan pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
BACA JUGA: Kejagung Limpahkan Tersangka Kasus Impor Gula, Tom Lembong Segera Disidang
Namun tersangka RS, SDS, dan AP mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar menurunkan produksi kilang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
