GenPI.co - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti melakukan kecurangan dengan mendukung istrinya Ratu Rachmatuzakiyah dalam Pilkada Serang 2024.
Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan kembali pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang 2024 karena dalil ketidaknetralan kepala desa (kades) terbukti di persidangan.
"Yandri Susanto, dalam posisinya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam persidangan, dikutip Selasa (25/2).
BACA JUGA: Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol, Yandri Susanto: Saya Sikat
Enny membeberkan secara kelembagaan posisi kepala desa dan pemerintahan desa berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpin Yandri.
Maka dari itu, MK menyebut adanya pertautan erat kepentingan antara para kades dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri Yandri tidak dapat dihindari.
BACA JUGA: Bantah Kumpulkan Kades untuk Memenangkan Istri, Yandri Susanto: Halu Semuanya
Tindakan Yandri tidak dimungkiri dapat secara signifikan memengaruhi sikap kades dalam Pilkada Serang 2024.
Enny menegaskan seharusnya dalam kondisi salah satu peserta pemilihan memiliki hubungan pernikahan atau keluarga, Yandri semestinya menghindari kegiatan atau aktivitas yang dapat memengaruhi netralitas aparat desa.
BACA JUGA: Viral! Pakai Surat Berkop Kemendes PDT untuk Undangan Haul, Yandri Susanto Akhirnya Buka Suara
Apalagi kades diyakini memiliki peran yang signifikan dalam mengondisikan warga desa di masa pilkada.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
