GenPI.co - Ketua DPR Papua Barat Daya Henry Andrew George Wairara menggugat Bahlil Lahadalia ke Mahkamah Partai Golkar.
Gugatan yang disampaikan pada Rabu (26/2) itu karena Bahlil Lahadalia mengganti Ketua DPRP Papua Barat Daya tanpa terlebih dahulu mengevaluasi.
Pengacara Henry, M. Alberto Soniwura mengatakan putusan pergantian Ketua DPR Papua Barat Daya itu tertuang dalam surat DPP tertanggal 8 Februari 2025.
BACA JUGA: Rocky Gerung Sebut Prabowo Dibikin Pusing Bahlil dan Sri Mulyani
“Kami mendaftarkan permohonan pembatalan surat DPP yang membatalkan klien kami menjadi Ketua DPRD Papua Barat Daya,” katanya dikutip dari JPNN.com, Kamis (27/2).
Alberto mengungkapkan tidak ada prosedur yang jelas dalam penerbitan surat pergantian Ketua DPR Papua Barat Daya itu.
BACA JUGA: Soal Kabar Anggaran Pembangun IKN Disetop, Bahlil: 2028 Kami Pindah
Dia menyebut proses pergantian harus melalui usulan DPD Tingkat I Golkar, sesuai yang diatur dalam keputusan Rapimnas 2013.
Alberto menyadari pergantian jabatan publik adalah kewenangan internal partai politik. Namun pihaknya tetap menggugat atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Bahlil Lahadalia: Golkar Baik-baik Saja
Putusan MK bernomor 33/PUI-XX/2022 menyebutkan pergantian pimpinan DPRD adalah hak parpol namun dilakukan dengan dasar evaluasi kerja, bukan pertimbangan subjektif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
