GenPI.co - Danantara dipastikan tidak kebal hukum dan dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani.
"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan, Senin (24/2).
BACA JUGA: Presiden Prabowo Siap Luncurkan Danantara pada 24 Februari 2025, Senjata Baru Indonesia di Dunia Investasi
Rosan membeberkan Danatara bisa diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN pada program kewajiban layanan publik (PSO).
"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," papar Rosan.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Danantara 1.000 T
Rosan mengungkapkan Danantara menjadi badan yang paling banyak diawasi.
"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," papar Rosan.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK Murni Penegakan Hukum
Di sisi lain, Danantara diklaim memiliki sistem pengawasan berlapis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
