GenPI.co - KPU RI menyebut ada sebanyak 26 perkara sengketa atau PHPU Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 26 perkara tersebut rinciannya yakni 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.
Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan 24 daerah yang PSU itu terdiri dari 14 daerah yang harus pemungutan suara ulang di seluruh TPS dan sisanya di beberapa TPS.
BACA JUGA: Kader Gerindra Minta DKPP Pecat Semua Anggota KPU RI Buntut PSU di Pilkada Kukar
“Putusan ada yang memerintahkan rekapitulasi, dan ada yang perbaikan keputusan,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/2).
Hal tersebut disampaikannya saat rapat dengan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintah dalam negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).
BACA JUGA: MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, PKB: Kerja KPU Tidak Profesional
Afif menyampaikan dalam putusan MK itu juga menginstruksikan terkait batas waktu digelarnya PSU.
Batas waktu penyelenggaraan PSU di sejumlah daerah itu pun berbeda-beda. Sebanyak empat di antaranya memiliki batas waktu selama 30 hari.
BACA JUGA: PPP Optimistis Jagoannya Bisa Menang dalam PSU di Pilkada Tasikmalaya
Selanjutnya ada sebanyak lima daerah yang tenggat waktu menggelar pemungutan suara ulang selama 45 hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
