GenPI.co - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti penggunaan tanah untuk investasi dan hak ulayat tanah ulayat sering tidak sebanding.
Deddy Sitorus kemudian mencontohkan seperti penambahan luasan kebun sawit dibandingkan luasan untuk hak ulayat tanah adat bagi masyarakat.
“Luasan pertambahan kebun sawit dengan pemberian hak tanah ulayat untuk warga seperti kura-kura lawan kuda Arab. Tidak sebanding,” katanya dikutip dari Antara, Senin (21/4).
BACA JUGA: Laporkan Deddy Sitorus PDIP ke MKD, Rampai Nusantara: Framing Jahat ke Jokowi
Hal tersebut disampaikannya saat rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Komppleks Parlemen, Jakarta pada Senin (21/4).
Politikus PDIP itu menekankan supaya Kementerian ATR/BPN memastikan pemanfaatan tanah untuk investasi dengan hak tanah ulayat bisa seimbang.
BACA JUGA: MKD Panggil Rieke PDIP, Deddy Sitorus: Itu Akan Berdampak pada Daya Kritis
Keseimbangan tersebut diperlukan supaya bisa memastikan tidak adanya tumpang tindih terkait permasalahan hukum.
Dia juga mengingatkan supaya setiap investasi yang datang ke suatu wilayah sudah ada kepastian hukum terkait pertanahannya.
BACA JUGA: Terkait PPN 12 Persen, Deddy Sitorus: PDIP Minta Kaji Ulang
“Kalau tidak ada kepastian siapa yang mau datang. Regulasinya tumpah tindih. Banyak mafia, makelar di bawah,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
