GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Dewi Juliani mendesak Polri memidanakan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang positif narkoba dan diduga terlibat kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur.
Dewi menilai publik khawatir ada upaya perlindungan diam-diam terhadap pelaku.
Jika ini terjadi, maka akan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
BACA JUGA: 14 Sampel Positif Rabies di Ngada NTT, Vaksinasi Darurat Dilakukan
"Ini bukan sekadar pelanggaran kode etik, tetapi kejahatan serius yang mencoreng institusi Polri dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu," kata Dewi, dikutip Rabu (12/3).
Dewi menyebut keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan berat, seperti eksploitasi anak dan penyalahgunaan narkoba mencerminkan ada pelanggaran sistemik di Polri.
BACA JUGA: Warga Ngada Dilarang Bawa Anjing dari Luar Daerah, Cegah Kasus Rabies
"Kami di Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini agar hukum benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku kejahatan berat, terlebih jika pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri. Keadilan harus dipulihkan, baik bagi korban maupun demi menjaga martabat institusi Polri," papar dia.
Di sisi lain, Dewi menegaskan sanksi etik tidak akan cukup untuk menghentikan impunitas kasus ini.
BACA JUGA: Juli, Pemkab Ngada Gelar Festival Inerie
Kejahatan Kapolres Ngada harus ditindak pidana berlapis yang harus diusut berdasarkan Undang-Undang (UU) Narkotika, UU Perlindungan Anak, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
