GenPI.co - Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP Brando Susanto merespons terbitnya Pergub terkait Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang akan ditambah jumlahnya.
Dalam Pergub tersebut terdapat tiga pon terobosan, yaitu ijazah minimal SD, usia 55-58 tahun diperbolehkan dan kontrak minimal 3 tahun.
Brando mengatakan Pergub tersebut menjadi langkah positif Jakarta menuju Kota Global, sehingga patut diapresiasi.
BACA JUGA: Larang Operasi Yustisi, Pramono Anung: Siapa pun Mau ke Jakarta, Monggo Saja
“Inisiatif Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno menata Jakarta melalui pasukan warna-warni yang jumlahnya ditambah,” katanya dikutip dari JPNN.com, Senin (7/4).
Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta itu memastikan berkomitmen mendukung Pergub tersebut.
BACA JUGA: Tinjau Banjir Jakarta Naik Helikopter, Pramono Anung: Bukan Permintaan Saya
Dia juga mengusulkan supaya dalam proses rekrutmen pasukan warna-warni ini dipertajam lagi aturannya, yakni untuk memberantas pungutan liar (pungli).
“Kalau bisa dipertajam. Ada selentingan, kalau mau masuk PPSU harus bayar 20-25 juta per orang. Hasilnya mereka tak kerja maksimal, karena menganggap sudah setor,” ujarnya.
BACA JUGA: Pramono Anung Sebut Kepala Daerah dari PDIP Akan Ikut Retret Gelombang Kedua
Brando menyampaikan kasus seperti itu harus diberantas. Dia menekankan inspektorat atau siapa pun harus mencari oknum-oknum yang melakukan pungli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
