GenPI.co - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro merespons langkah Kemendes yang meminta pendamping desa mundur karena maju caleg di Pemilu 2024.
Politikus dari PKB tersebut menilai langkah Kementerian Desa tersebut tidak berdasar dan terkesan ada nuansa politik.
“Ini hanya memincu kegaduhan di tengah usaha Presiden Prabowo SUbianto mewujudkan sejumlah program prioritasnya,” katanya dikutip dari JPNN.com, Rabu (26/2).
BACA JUGA: MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, PKB: Kerja KPU Tidak Profesional
Dia mengungkapkan status pendamping desa juga bukan merupakan karyawan Kemendes PDT. Mereka adalah tenaga profesional yang dikontrak.
“Pendamping desa ini bukan karyawan. Jadi tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri,” tuturnya.
BACA JUGA: PKB Desak Pemerintah Segera Bantu PMI Luka Akibat Ditembak APMM
Syafiuddin mersa ada sejumlah kejanggalan dalam keputusan sepihak itu. Pertama yakni dari segi waktu, keputusan itu harus diambil menjelang pemilu, bukan setelahnya.
Kemudian kejanggalan yang kedua, keputusan tersebut terkesan diambil secara tiba-tiba dengan alasan yang dicari-cari.
BACA JUGA: Pemilu 2029, Cak Udin: Jika Ingin Menang, PKB Harus Dimodernisasi
“Saya curiga ini hanya upaya menyingkirkan pendamping desa yang pilihan politiknya berbeda dari Menteri Desa,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
