GenPI.co - Kemendagri menyebut ada 18 daerah yang anggarannya belum sanggup untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
Instuksi PSU tersebut berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan 18 daerah itu rinciannya yakni 16 daerah yang gugatannya dikabulkan MK.
BACA JUGA: 26 Perkara Sengketa Pilkada Dikabulkan MK, KPU RI: 14 yang PSU Seluruh TPS
Kemudian ada dua daerah yang harus menggelar PSU karena kemenangan kotak kosong. Dia pun memohon kepada DPR RI untuk mendorong ada penambahan pos APBD.
“Kami mohon dukungan DPR RI. Kami dorong agar ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim (anggarannya) untuk PSU,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/2).
BACA JUGA: Kader Gerindra Minta DKPP Pecat Semua Anggota KPU RI Buntut PSU di Pilkada Kukar
Sebelumnya, MK mengabulkan 26 perkara sengketa pilkada. Dari jumlah itu, ada 16 daerah yang anggarannya belum sanggup.
Dia menyampaikan Kemendagri juga akan mendorong pemda untuk melakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan kepala daerah terkait penjabaran APBD 2025.
BACA JUGA: MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, PKB: Kerja KPU Tidak Profesional
Kemendagri juga akan mengusulkan supaya pemda bisa memenuhi kebutuhan anggaran pendanaan PSU dalam APBD 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
