GenPI.co - Kejagung menjelaskan terkait modus blending yang dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023.
“RON 90 atau di bawahnya, di transaksi RON 88 di-blending dengan RON 92 dan dipasarkan seharga RON 92,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Kamis (27/2).
BACA JUGA: Kejagung Bongkar Perang 2 Tersangka Baru Kasus Minyak Mentah Pertamina, Mulai dari Mark Up hingga Blending BBM Ilegal
Qohar pada awal pengungkapkan yakni Senin (24/2) menyebut para tersangka sengaja menurunkan produksi kilang dan menolak produksi minyak mentah dalam negeri.
Supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga impor produk kilang.
BACA JUGA: Soal Isu BBM yang Beredar Oplosan, Kejagung: Sekarang Sudah Sesuai Spesifikasi
Sedangkan untuk harga pembelian impor, lebih tinggi jika dibandingkan harga produksi minyak bumi dalam negeri.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan kemudian melakukan pembelian untuk RON 92 untuk pengadaan produk kilang.
BACA JUGA: Kejagung Sebut Perkara Importasi Gula Tom Lembong Dilimpahkan
Padahal, Riva sebenarnya hanya membeli RON 90 atau yang lebih rendah. RON 90 ini di-blending di storage atau depo untuk dijadikan RON 92.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
