GenPI.co - Menko Bidang Hukum, HAM, Imipas Yusril Ihza Mehendra merespons usulan penambahan dana partai politik dari KPK.
Yusril menekankan perlu dipikirkan sistem yang adil supaya penambahan dana itu tak disalahartikan, sehingga banyak pihak ingin membuat parpol untuk mendapat dana.
“Pemikiran KPK itu saya kira bagus. Tapi perlu merumuskan norma undang-undang itu secara adil dan proporsional,” katanya dikutip dari JPNN.com, Jumat (23/5).
BACA JUGA: Perhatian Terhadap Pendidikan Keagamaan di Sumsel, Gubernur Herman Deru Dipuji Menko Yusril Ihza
Dia menyebut Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki rakyat yang majemuk. Kemajemukan itu diwujudkan ke partai yang beragam.
Selanjutnya partai-partai bertarung dalam pemilu untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi, sistem pemilu saat ini berpengaruh besar pada biaya politik.
BACA JUGA: Tegas! Yusril Pastikan Hakim Tersangka Suap Hadapi Proses Hukum
Dia menyebut bantuan dari pemerintah saat ini untuk parpol tergantung dari jumlah kader yang memperoleh kursi di DPR RI serta DPRD.
Jadi partai besar bisa memperoleh dana yang besar. Sedangkan partai kecil pun mendapatkan bantuan kecil.
BACA JUGA: Yusril Tegaskan Pidana Mati Tak Dihapus, Tetapi Dijalankan Ekstra Hati-Hati
Yusril memahami tingginya ongkos politik itu memunculkan gagasan supaya mengalokasikan anggaran negara yang adil dan proporsional untuk parpol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
