GenPI.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, telah memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat penyediaan lahan guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Ini mengikuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dua minggu yang lalu, yang meminta pemerintah daerah untuk mengajukan maksimal 10 pilihan lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
Menurut Tomsi, percepatan pengumpulan data ini penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.
BACA JUGA: Desak Kemendagri Evaluasi Ormas Mengganggu, Aria Bima: Kalau Perlu Pembubaran
“Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN, karena dari data-data itu kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak,” katanya pada rapat terkait Pelaksanaan Program MBG bersama seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Tomsi menjelaskan, batasan maksimal 10 lokasi diajukan agar jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Kopdes Merah Putih Akan Tingkatkan Ekonomi di Desa
Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Dia menyampaikan, pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah bisa dibentuk pada Agustus mendatang.
BACA JUGA: Kemendagri: 18 Daerah Belum Sanggup Anggaran untuk PSU Pilkada 2024
Dapur-dapur ini akan menjadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak-anak sekolah. Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah. “Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi,” tambahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
