GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus memprioritaskan anggaran untuk enam pelayanan dasar yang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Enam pelayanan dasar tersebut mencakup pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
Mendagri menekankan pentingnya mengawasi perencanaan penganggaran untuk enam pelayanan dasar tersebut.
BACA JUGA: Kemendagri Berikan Penghargaan kepada Pemda dengan Kinerja Penerapan SPM Terbaik
Hal ini mencakup sejak tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyampaikan, pada saat melakukan reviu terhadap APBD, Kemendagri sangat memperhatikan alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar.
BACA JUGA: Sekjen Kemendagri: Pemda Percepat Penyediaan Lahan untuk Program MBG
“Kalau seandainya sudah enggak masuk dalam program, bagaimana uangnya ada. Kalau uangnya enggak ada, enggak akan bisa dilaksanakan. Itulah pentingnya mengawal dari awal perencanaan sampai menjadi APBD,” terangnya pada acara SPM Awards 2025 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Selain itu, Mendagri menyampaikan, pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dasar menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Kopdes Merah Putih Akan Tingkatkan Ekonomi di Desa
Dalam konteks kabupaten/kota, gubernur memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan SPM, mengingat posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
