GenPI.co - Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menyoroti terkait sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk mengenai pajak.
Alissa Wahid mengatakan pemerintah supaya melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, supaya tidak menimbulkan gejolak.
“Kebijakan yang dibuat pemerintah, tanpa kajian yang cukup,” katanya dikutip dari Antara, Senin (25/8).
BACA JUGA: Said Abdullah Nyatakan DPR RI Dukung Kenaikan Penerimaan Perpajakan 2026
Dia menyampaikan ketika suara rakyat semakin ditekan, maka akan memunculkan berbagai bentuk perlawanan.
“Mulai dari ‘kabur aja dulu’ atau Indonesia gelap,” tutur putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Pajak Saeutikna
Alissa menyoroti gejolak yang sempat timbul akibat kebijakan pemerintah. Di antaranya di Pati karena kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kenaikan PBB-P2 di Pati. Jawa Tengah yang mencapai 250 persen sempat menimbulkan demonstrasi besar. Kemudian disusul aksi di Bone, Sulawesi Selatan.
BACA JUGA: DPR RI Sarankan Pemda Fokus Perbaikan Tata Kelola Daripada Pajak Dinaikkan
Pemda di Bone juga menaikkan PBB-P2 yang mencapai 400 persen. Maka dari itu, suara rakyat harus dilibatkan dan didengar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
