GenPI.co - Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menunjukkan lemahnya rekrutmen partai politik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permasalahan mendasar adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi.
“Yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas,” kata dia, Senin (15/12).
BACA JUGA: OTT Bupati Lampung Tengah Jadi Peringatan, Retret Kepala Daerah Disinggung
Budi menjelaskan Bupati Lampung Tengah yang menerima uang Rp25 miliar untuk melunasi pinjaman bank demi kebutuhan kampanye menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia.
“Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang mengakibatkan para kepala daerah terpilih kemudian mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut,” papar dia.
BACA JUGA: Korupsi Pengadaan, Bupati Lampung Tengah Ardito Tersangka
Budi menyebut sayangnya dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi.
Di sisi lain, dia menerangkan kasus yang melibatkan Ardito Wijaya menjadi salah satu hipotesis dalam kajian tata kelola parpol yang sedang KPK lakukan.
BACA JUGA: Bupati Lampung Tengah Ditangkap KPK, Jadi Kepala Daerah Terbaru Terseret OTT
Hal ini tentang tingginya kebutuhan dana bagi parpol untuk pemenangan pemilu, operasional, hingga pendanaan partai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
