GenPI.co - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto mendesak Pemprov DKI memberantas pungutan liar di berbagai sektor layanan publik.
“Kami ingin warga Jakarta memperoleh layanan publik yang baik tanpa publik di semua urusan,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (29/3).
Politikus PDIP itu menilai inisiatif antipungli oleh Pemprov DKI dalam program mudik gratis 2025 merupakan langkah positif yang harus dikembangkan.
BACA JUGA: Imbas Pungli WNA China, 71 Pegawai Imigrasi Bandara Soetta Dinonaktifkan dan Terancam Sanksi
Sebab dalam agenda besar seperti itu, biasanya muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungli.
Dia pun berkeinginan untuk menyampaikan ke Gubernur DKI terkait program antipungli itu supaya tidak hanya saat mudik.
BACA JUGA: Dampak Skandal Pungli di Bandara Soekarno Hatta, 30 Pejabat Imigrasi Dicopot
“Pungutan liar di sejumlah sektor lain di Jakarta itu harus segera dilakukan penertiban,” tuturnya.
Menurut dia, dengan pemanfaat teknologi maka bisa meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, sekaligus berharap warga berani melapor.
BACA JUGA: Terima Rp 95,6 Juta dari Pelaku Pungli di Rutan KPK, Saksi: Saya Diminta Tutup Mulut
Gubernur DKI Pramono Anung sebelumnya mengatakan program mudik gratis 2025 bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan, supaya bisa bebas dari pungli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
