GenPI.co - Pemerintah mulai menggeber belanja kementerian dan lembaga (K/L) setelah Presiden Prabowo Subianto membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun dari 99 K/L.
Langkah ini diambil setelah pelaksanaan efisiensi anggaran rampung sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hasil pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden.
BACA JUGA: Efisiensi APBN, Puan: DPR RI Apresiasi Pemerintah Pakai Uang untuk Rakyat
Dalam laporan itu, Sri Mulyani meminta izin untuk merelokasi dan membuka blokir anggaran supaya belanja negara fokus program prioritas.
“Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun, sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” kata Suahasil, dikutip Sabtu (3/5).
BACA JUGA: PKB Ingatkan Mudik Lebaran Tak Terganggu Efisiensi Anggaran
Suahasil membeberkan dari total anggaran yang dibuka blokirnya, Rp33,11 triliun untuk restrukturisasi 23 kementerian/lembaga.
Sedangkan Rp53,49 triliun dialokasikan untuk 76 K/L yang telah ada. Alhasil, belanja kementerian/lembaga melonjak drastis sejak Maret 2025.
BACA JUGA: Mensesneg Minta Mahasiswa Lebih Jeli Soroti Efisiensi Anggaran
Dari sebelumnya Rp83,6 triliun pada Februari 2025, belanja meningkat menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025 atau naik 372,4%.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
