GenPI.co - Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas merespons langkah pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD).
Giri mengatakan pemerintah provinsi harus menyesuaikan APBD secara drastis dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat itu.
“Perlu ada penyesuaian yang sangat drastis terkait pengelolaan APBD,” kata politikus PDIP itu, dikutip dari JPNN, Kamis (9/10).
BACA JUGA: Legislator PDIP Sedih, MBG Disebut Makan Beracun Gratis
Dia menilai pengetatan ikat pinggang tersebut harus dilakukan karena tidak ada tanda penambahan TKD dari pemerintah pusat.
Giri pun menekankan supaya pengetatan ikat pinggang tidak sampai harus mengorbankan hak gaji serta upaya pemenuhan layanan untuk masyarakat.
BACA JUGA: PDIP Sambut Positif Pidato Prabowo Subianto di PBB, Disebut Kuat Secara Ideologis
“Sisir habis semua biaya. Kecuali untuk biaya gaji serta pemenuhan standar layanan minimal,” tuturnya.
Menurut dia, pengetatan APBD tersebut bisa menyasar terhadap sektor kunjungan kerja, biaya makan dan minum, hingga publikasi.
BACA JUGA: Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Dipecat, PDIP: Peringatan Bagi Seluruh Kader
“Kunker, makan minum, biaya koran, publikasi serta lainnya harus dikorbankan, supaya kebutuhan gaji dan standar layanan minimal bisa terpenuhi,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
