GenPI.co - Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Dina Masyusin mengungkap masih banyak pelajar yang ijazahnya ditahan sekolah swasta maupun madrasah.
Dina pun mendorong agar pemerintahan yang dipimpin Gubernur Pramono Anung bisa membantu para pelajar itu.
“Madrasah kewenangannya di Kemenag. Tetapi, Pemprov DKI perlu membantunya. Apalagi, mereka warga Jakarta,” katanya, dikutip dari Antara, Rabu (31/12).
BACA JUGA: Jokowi Maafkan Terlapor Kasus Ijazah, Tetapi Proses Hukum Harus Dijalankan
Dia menilai Pemprov DKI Jakarta bisa memperluas jangkan program pemutihan ijazah, supaya lebih berdampak untuk warga Jakarta.
“Program pemutihan ijazah, sudah berlangsung dengan baik. Tetapi, masih perlu ditingkatkan,” tuturnya.
BACA JUGA: PSI Riau Target 60 Kursi di Pemilu 2029, Nama Jokowi Disinggung
Pemprov DKI Jakarta pada 2025 tercatat sudah menyerahkan 6.050 ijazah kepada pelajar yang sebelumnya tertahan.
Penahanan ijazah tersebut, karena adanya tunggakan biaya pendidikan di sekolah swasta maupun madrasah.
BACA JUGA: Ahmad Ali Disebut Menghancurkan PSI, Seusai Tuding PDIP Tak Hargai Jokowi
“Melalui kemampuan anggaran dan kolaborasi, saya meyakini DKI bisa menyelesaikan 25 ribu sampai 30 ribu ijazah dalam satu tahun,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
