GenPI.co - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI menghentikan pembahasan RUU TNI.
KontraS menilai adanya perubahan aturan itu tidak menyinggung terkait reformasi sektor keamanan.
Kadiv Hukum KontraS Andri Yunus mengatakan RUU TNI hanya upaya untuk menambah kewenangan institusi milier, sekaligus mengurangi fungsi kontrol dan pengawasan.
BACA JUGA: 5 Temuan KontraS dalam Tragedi Kanjuruhan, Ada Gas Air Mata di Luar Stadion
“Kami minta supaya dihentikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari JPNN.com, Senin (3/3).
Menurut dia, RUU TNI harusnya membahas mengenai permasalah penting di instansi militer. Contohnya, perbaikan peradilan militer, maupun sistem rekrutmen personel.
BACA JUGA: KontraS Sebut TNI-Polri Melanggar Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan
“Ada yang lebih penting, misal peradilan militer. Selanjutnya rekrutmen personel untuk menjawab surplus perwira. Saya rasa itu lebih pantas dibahas,” ujarnya.
Andri menyampaikan dalam catatan KontraS, RUU TNI hanya membahas mengenai perluasan prajurit bisa menduduki jabatan sipil.
BACA JUGA: KontraS Sebut Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan Tak Sesuai Prosedur
Dia menilai perluasan jabatan itu hanya membuat Indonesia mengalami kemunduran, karena ada upaya mengembalikan rezim Orde Baru (Orba).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
