GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima berharap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
“Saya support langkah Menkeu melihat kembai dengan tetap pada prinsip efisiensi, mana saja yang bisa diefisienkan,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (9/10).
Politikus PDIP itu mengaku menyadari kebijakan pemotongan dana TKD itu dimaksudkan demi mengefisiensi APBN.
BACA JUGA: Aria Bima Pertanyakan Kompetensi Baleg DPR RI Bahas RUU Pemilu
Namun dia menyebut kepala daerah memiliki kekhawatiran kebijakan itu bisa mengganggu layanan publik dan infrastruktur dasar.
Menurut dia, peninjauan ulang perlu dilakukan, supaya pemotongan dana TKD ini tak berdampak pada layanan publik maupun infrastruktur daerah.
BACA JUGA: Aria Bima Sarankan Jokowi Bicara Semangat Berbangsa Daripada Ungkap Firasat
“Efisiensi melalui transformasi dan akuntabilitas harus didukung. Namun jangan ada pemangkasan,” tuturnya.
Aria Bima juga menekankan supaya bupati dan gubernur melakukan efekivitas anggaran seusai adanya kebijakan pemotongan dana TKD ini.
BACA JUGA: Imbas Putusan MK, Aria Bima Sebut Bukan Hal Mudah Masa Jabatan DPRD Diperpanjang
Dia pun merespons terkait permintaan Pemprov Sumatera Barat supaya pemerintah pusat menanggung gaji ASN seusai adanya pemotongan TKD ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
