GenPI.co - Sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme diputus aksesnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada tahun 2024.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan akun ini kebanyakan ada di media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.
"Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme," kata Eddy, Kamis (27/2).
BACA JUGA: 2 Tahun Nol Serangan Terorisme, Sekretaris MUI Sulsel Minta Pencegahan Tidak Kendur
Eddy menjelaskan tidak adanya aksi terorisme dalam 3 tahun terakhir bukan alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan penyebaran paham radikalisme.
Maka dari itu, pihaknya berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan lain-lain memantau cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.
BACA JUGA: Guru Besar Minta Pemerintah Konsisten Edukasi soal Radikalisme
Dalam hal ini, BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
BNPT pun wajib melakukan pencegahan terorisme dengan bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.
BACA JUGA: BNPT Perkuat Peran Guru di NTB untuk Mencegah Radikalisme
"Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional," tutur dia.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
