GenPI.co - Tim independen pencari fakta menempatkan korban dan keluarganya sebagai prioritas utama dalam kasus unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Suparyati mengatakan tim yang dibentuk fokus pada pencarian fakta dan korban.
Dia menyebut tim independen yang dibentuk Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) memastikan suara korban tidak terabaikan.
BACA JUGA: 20 Anak Korban Unjuk Rasa Masih Dirawat dan 1 Pelajar Tewas, KPAI: 700 Lebih Terlibat
"Melalui kerja sama enam lembaga HAM, tim menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh," kata Sri, Sabtu (13/9).
Sri menjelaskan landasan kerja tim didasarkan peraturan perundang-undangan yang melekat pada masing-masing institusi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.
BACA JUGA: Mahasiswa Amikom Tewas Seusai Unjuk Rasa, Kampus dan BEM Lakukan Penelusuran
Hal ini meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 untuk Komisi Nasional (Komnas) HAM, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181/1998 juncto Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65/2005 jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2024 untuk Komnas Perempuan, UU Nomor 13/2006 jo. UU Nomor 31/2014 untuk LPSK, UU Nomor 37/2008 untuk Ombudsman, UU Nomor 23/2002 jo. UU Nomor 35/2014 untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan UU Nomor 8/2016 untuk Komnas Disabilitas (KND).
Sri mengungkapkan Berdasarkan temuan LNHAM, unjuk rasa yang terjadi pada Agustus-September 2025 menelan 10 korban jiwa.
BACA JUGA: Gedung DPR RI Sepi saat Ada Unjuk Rasa, Wakil Rakyat Disebut Sedang Kunker
Di sisi lain, tim Independen dibentuk sebagai langkah konkret untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
