GenPI.co - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini merespons soal kebijakan gas nasional yang dianggap menghambat pertumbuhan industri.
Novita meminta supaya Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kemenperin tidak saling lempar tanggung jawab terkait masalah itu.
Politikus PDIP itu menyebut kebijakan yang tumpang tindih menjadi penyebab industri padat energi kesulitan beroperasi.
BACA JUGA: Tokopedia, TikTok Shop, dan Kemenperin RI, dukung UMKM Lokal lewat Program KALCER
“PGN dan Kemenperin supaya tidak hanya saling lempar tanggung jawab,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (30/9).
Dia kemudian menyinggung terkait volume penyaluran has serta tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN.
BACA JUGA: Kemenperin Sebut Indonesia Tetap Jadi Pilar Produksi Panasonic di Tengah PHK
Novita menilai kebijakan itu justru memukul pelaku industri yang bergantung pada pasokan energi murah serta stabil.
“Banyak industri tercekik akibat pembatasan kuota dan biaya tambahan. Bahkan industri padat energi kesulitan untuk sekadar bernapas,” tuturnya.
BACA JUGA: Dorong Kemajuan Pelaku Usaha, Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI
Dia menyinggung terkait ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang tidak konsisten di lapangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
