GenPI.co - Anggota DPR RI Robert J. Kardinal mengungkapkan kekecewaannya terkait infrastruktur dan sistem pelayanan di daerah otonomi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat.
Infrastruktur berupa gedung perkantoran, rumah dinas, dan lainnya di empat provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sampai saat ini belum terbentuk.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan UU Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di Papua sudah disepakati infrastruktur dibangun dari APBN.
BACA JUGA: Usut Dugaan Pelanggaran SPM Jalan Tol, DPR RI: Kami Mainkan Jurus Detektif
Dia menyebut sampai saat ini pelaksanaan pembangunannya tidak berjalan dengan baik. Robert pun menyoroti kinerja para pejabat gubernur.
“Saya kecewa dengan para pejabat gubernur tidak menyiapkan itu. Harusnya, menyiapkannya sampai kepala daerah, DPR Papua dan MRP terbentuk,” katanya, dikutip Senin (5/5).
BACA JUGA: Soroti Pendidikan di Daerah 3T, DPR RI: Kondisi Fasilitasnya Memprihatinkan
Robert mengungkapkan Papua kini ada 6 provinsi, setelah ada tambahan 4 provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Namun, dia menilai pelaksanaan pemekaran di 4 provinsi baru tersebut sampai saat ini masih jauh dari harapan.
BACA JUGA: 2 Napi Tewas Akibat Miras Oplosan di Bukittinggi, DPR Desak Kepala Lapas Dicopot
“Kantor gubernur, DPRP, MRP, semua infrastuktur harusnya disiapkan penjabat sejak dua tahun lalu. Ini belum ada yang mengerjakan,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
