GenPI.co - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang berpolemik dengan Bahlil Lahadalia soal data subsidi dan harga LPG 3 kg.
Misbakhun meminta supaya Kemenkeu tak terjebak dalam polemik hak teknis dan fokus perbaikan tata kelola pembayaran subsidi serta kompensasi dalam APBN.
“Realisasi pembayarannya sering terlambat, membebani arus kas. Bahkan punya potensi ganggu layanan publik,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (4/10).
BACA JUGA: Golkar Jawab Purbaya yang Sentil Bahlil, Penerapan DTSEN Disebut Butuh Waktu
Politikus Partai Golkar itu menilai selama bertahun-tahun sampai sekarang, terdapat masalah klasik.
Terutama dalam hal subsidi energi, seperti LPG 3 kilogramn. Termasuk juga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Rujak Purbaya
Menurut dia, tugas utama menteri keuangan sebagai bendahara umum negara adalah memastikan pembayaran subsidi bisa tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Misbakhun menyampaikan aspek teknis seperti penetapan harga hingga distribusi subsidi adalah kewenangan kementerian, yaitu Kementerian ESDM dan Kemensos.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Pastikan Dana Transfer ke Daerah Tak Dipotong di RAPBN 2026
“Peraturan sudah jelas. Pernyataan Menkeu itu di luar ranahnya. Justru berpotensi timbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
