GenPI.co - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi pelaksanaan ibadah haji supaya bebas dari penyelewengan.
Gus Irfan sapaan akrabnya mengatakan pihaknya ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji bersih.
"Kami ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan, seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," kata Gus Irfan, dikutip Sabtu (4/10).
BACA JUGA: Tak Cuma Kuota Haji Dikorupsi, Kuota Petugas Diduga Turut Disalahgunakan
Gus Irfan menjelaskan audiensi dengan KPK ini untuk membuka jalur komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK.
"Banyak hal yang kami sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama, tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan," papar dia.
BACA JUGA: Waktu Tunggu Jemaah Haji Akan Disetarakan, Didukung Penuh Fraksi Golkar
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menerangkan audiensi ini demi memperkuat upaya pencegahan korupsi khususnya di Kementerian Haji dan Umrah.
Cahya menegaskan KPK siap melakukan pendampingan demi memastikan penyelenggaraan haji lebih maksimal.
BACA JUGA: Travel Haji di Jabar Jateng dan Sulsel Paling Banyak Dapat Kuota Haji Khusus
Dalam hal ini, KPK melakukan berbagai kajian dan penyelidikan terkait haji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
