GenPI.co - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono merespons langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 sebesar Rp 5,04 triliun.
Politikus dari Partai Gerindra itu menilai efisiensi itu menjadi kesempatan untuk pemerintah mengkaji ulang proyek IKN yang sudah menelan anggaran besar.
“Pembanguan IKN ini butuh evaluasi ulang. Meski sudah digelontor anggaran besar pada era pemerintahan sebelumnya,” katanya dikutip dari Antara, Senin (17/2).
BACA JUGA: Bantah Tetap Kawal IKN Sesudah Pensiun, Jokowi: Tapi Mengingatkan
Dia menilai ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika menjadikan IKN secara penuh sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan.
Salah satunya yakni terkait aksesibilits dan anggaran masyarakat ketika ingin datang ke IKN. Sebab populasi terbesar Indonesia saat ini di Pulau Jawa.
BACA JUGA: Anggaran IKN Diblokir Kemenkeu, Rocky Gerung: Bagus juga Itu
Sedangkan masyarakat yang berkepentingan untuk datang ke ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Jakarta sedikitnya 5 juta orang setiap harinya.
Masyarakat datang ke Jakarta pun memakai berbagai moda, baik itu darat publik, darat pribadi baik itu mobil, dan motor. Kemudian laut dan udara.
BACA JUGA: Rocky Gerung: Dulu Jokowi Ejek Hambalang, IKN Kini Terancam Mangkrak
“Bayangkan jika warga itu pindah ke IKN, hanya ada dua moda saja yang bisa melayani, yakni laut dan udara. Bisa dibayangkan padatnya penumpang yang akan mengantri,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
