GenPI.co - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah tak mengulangi kasus korupsi kuota haji yang mencuat 2024 silam.
Maman mengatakan kasus korupsi kuota haji yang terjadi 2024 lalu harus menjadi peringatan keras untuk tidak terulang.
“Terpenting jangan sampai kementerian (Kementerian Haji dan Umrah) ini terjebak masalah klasik, korupsi,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (12/9).
BACA JUGA: Bob Hasan Sebut RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna DPR RI
Politikus PKB itu menilai kasus korupsi pengelolaan haji tidak hanya merugikan negara. Namun telah menyakiti perasaaan umat Islam.
Dia menyebut jutaan umat Islam di Indonesia menabung bertahan-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci.
BACA JUGA: Gerindra Nonaktifkan Keponakan Prabowo Seusai Putuskan Mundur dari DPR
“Ketika terjadi penyalahgunaan kuota maupun penyimpangan anggaran, artinya negara gagal melindungi hak jemaah,” tuturnya.
Maman memastikan Komisi VIII DPR RI akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kementerian baru tersebut.
BACA JUGA: DPRD Jawa Barat Sepakati Cirebon Timur Jadi CDPOB, Bakal Diajukan ke Pusat
Dia juga mendorong supaya pengelolaan haji dilakukan secara profesional, modern, serta transparan, sehingga jemaah bisa tenang menjalankan ibadah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
