GenPI.co - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan pihaknya membuka peluang untuk menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Adies Kadir mengatakan pembangunan IKN memang sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPKMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP).
Dia mengungkapkan anggaran yang telah digelomtorkan untuk pembangunan IKN, baik dari negara maupun investasi pun sudah cukup besar.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Bakal Bahas Usulan Agar Wapres Berkantor di IKN Kaltim
Oleh karena itu, adanya usulan penundaan pembangunan IKN harus diperhitungkan terlebih dahulu. Terutama mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Kami akan kaji dulu untung ruginya jika disetop tidak jadi ibu kota negara atau jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (19/7).
BACA JUGA: Gibran Pastikan Perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta, Karena IKN Masih Dibangun
Politikus Partai Golkar itu menilai penundaan pembangunan IKN perlu dipertimbangkan ketika target pertumbuhan ekonomi yakni 8 persen untuk lima tahun ke depan terganggu.
Selain itu juga pihak akan melihat beban anggaran untuk pembangunan IKN. Menurutnya, pemerintah dan DPR pun harus bicara jika ada perubahan.
BACA JUGA: NasDem Sebut IKN Bisa Ditetapkan Jadi ibu Kota Kalimantan Timur Agar Tak Mangkrak
“Pemerintah dan DPR harus membicarakan kembali jika ada perubahan itu. Kemudian dilihat juga untung ruginya,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
