GenPI.co - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin alias Afif menyatakan keputusan 731 yang dikeluarkannya bukan untuk melindungi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Afif mengatakan dasar dari penerbitan keputusan Nomor 731 adalah UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Menyesuaikan UU KIP,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dikutip dari JPNN, Selasa (16/9).
BACA JUGA: KPU RI Masih Tunggu Kebijakan soal Pemisahan Pemilu dari DPR RI
Dia membantah adanya tudingan yang menyebut penerbitan keputusan 731 oleh KPU RI supaya bisa melindungi Jokowi.
Terlebih belakangan juga muncul desakan publik supaya Jokowi mmbuka ijazahnya seusai dokumen hasil kuliah eks Wali Kota Surakarta itu dituding palsu.
BACA JUGA: KPU Target Pleno Rekapitulasi Hasil PSU Pilkada Papua Selesai Besok
“Tak ada yang dilindungi,” tuturnya.
Afif menyampaikan KPU RI pun menggelar uji konsekuensi sebelum keputusan 731 tersebut dikeluarkan.
BACA JUGA: Bawaslu Minta Seluruh Paslon PSU Pilkada Papua Tahan Diri, Tunggu Hasil KPU
Dia mengungkapkan KPU RI pun mempersilakan kepada pihak yang ingin membuka data Jokowi termasuk ijazah untuk meminta persetujuan dari pengadilan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
