GenPI.co - Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai keputusan KPU RI yang merahasiakan data capres dan cawapres menimbulkan pertanyaan publik.
“Lembaga penyelenggara pemilu justru menutup akses yang harusnya jadi hak publik supaya tahu,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (16/9).
Menurut dia, transparansi terhadap calon pejabat negara adalah kewajiban, bukan suatu pilihan yang bisa diambil.
BACA JUGA: Legislator Sebut Data yang Tak Bisa Dibuka Hanya Kesehatan, KPU Bakal Dicecar
“Pejabat publik terlebih capres dan cawapres, transparansi itu kewajiban bukan pilihan,” tuturnya.
Didi menyebut ijazah yang menjadi salah satu dari 16 dokumen yang tak bisa dibuka KPU, sebenarnya sekadar bukti kelulusan orang dalam pendidikan.
BACA JUGA: KPU RI Pastikan Keputusan 731 Bukan untuk Lindungi Jokowi
“Ijazah itu bukan dokumen rahasia negara. Namun merupakan bukti lulus pendidikan,” tuturnya.
Menurut dia, ketika KPU RI menolak membuka dokumen sederhana termasuk ijazah, maka hanya akan menimbulkan spekulasi liar dan fitnah.
BACA JUGA: KPU RI Merahasiakan Dokumen Capres dan Cawapres, Disebut Wajar
“Kepercayaan publik bisa runtuh hanya disebabkan sikap tertutup yang harusnya tidak perlu dilakukan KPU,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
