GenPI.co - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ikut protes kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Dedi Mulyadi mengatakan dirinya tak pantas menentang kebijakan itu. Sebagai gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.
“Gubernur itu kepala daerah otonom yang dipilih rakyat dan dalam dirinya juga melekat menjadi wakil pemerintah pusat,” katanya dikutip dari JPNN, Senin (13/10).
BACA JUGA: Tito Karnavian Pastikan Bantu Daerah yang Kesulitan Akibat Pemotongan TKD
Menurut dia, pemotongan TKD pada APBN 2026 merupakan kebjakan dari pusat yang harus dijalankan serta tak perlu dipermasalahkan.
“Sebagai wakil di Jawa Barat, tak elok rasanya saya harus protes keputusan yang diambil pemerintah pusat,” ujarnya.
BACA JUGA: Lampung Sudah Simulasi Pemotongan Dana TKD, Belanja Makan dan Minum Akan Dikurangi
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan pemotongan TKD untuk Provinsi Jawa Barat ada Rp2,45 triliun dan sekitar Rp 2,7 triun kepada pemkab maupun pemerintah kota.
Dedi Mulyadi mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi di tubuh birokrasi, untuk menghadapi terbatasnya anggaran.
BACA JUGA: Tito Karnavian Tegur Gubernur yang Protes Pemotongan Dana TKD, Diminta Introspeksi
Langkah efisiensi itu di antaranya pengurangan kegiatan rutin pemda. Mulai dari perjalanan dinas, serta belanja listrik dan air.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
