GenPI.co - DPR RI menyatakan revisi UU Pemilu mulai dibahas pada 2026, dengan terlebih dahulu menyerap masukan dari sejumlah daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan hal itu saat acara Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/9).
Dia mengungkapkan telah ada kesepakatan untuk pembahasan revisi UU Pemilu ini dipisahkan dari format omnibus law supaya bisa lebih fokus.
BACA JUGA: Perludem Ingatkan Pembahasan RUU Pemilu Libatkan Partisipasi Publik
“Sebab induknya itu pemilu, jadi sebaiknya dipisah. Nanti masuk Prolegnas 2026. Insyaallah dibahas 2026,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat itu menilai adanya penundaan pembahasan karena padatnya agenda legislasi pada 2025 ini.
BACA JUGA: Aria Bima Pertanyakan Kompetensi Baleg DPR RI Bahas RUU Pemilu
Agenda tersebut di antaranya revisi UU ASN dan rencana panjang BUMD, serta keterbatasan kuota legislasi.
“Kami sekarang hanya diberikan jatah satu tahun satu UU. Jadi harus memilih yang prioritas,” ujarnya.
BACA JUGA: Fraksi PKB DPR RI Sebut Revisi UU Pemilu Baru Dibahas Awal 2026
Dia menyampaikan adanya penundaan itu juga memberi ruang untuk DPR RI supaya bisa banyak menyerap aspirasi dari rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
