GenPI.co - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melontarkan wacana pemilihan gubernur atau kepala daerah tingkat 1 dilakukan secara tidak langsung.
Sultan mengatakan wacana ini baru sebatas pendapat pribadinya. Dia pun tak menampik, nantinya akan muncul perdebatan di masyarakat.
“Kami sangat sadar, wacana itu menimbulkan perdebatan di masyarakat dengan situasi demokrasi yang semakin dinamis,” katanya dikutip dari JPNN.com, Sabtu (22/2).
BACA JUGA: Respons Laporan Skandal Suap Pemilihan Ketua DPD RI, KPK: Proses Validasi
Dia mengungkapkan jabatan gubernur secara empiris adalah wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sultan menyebut ada banyak urusan pembangunan di daerah yang menjadi domain pemerintah pusat atau presiden.
BACA JUGA: Eks Staf Anggota DPD RI Laporkan Senator RAA ke KPK soal Dugaan Suap
“Jangan sampai karena ada perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya tidak mengindahkan imbauan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat membutuhkan seorang wakil yang representative dan legitimed di daerah.
BACA JUGA: DPD RI: Warga Papua Pegunungan Diharap Patuh Putusan MK soal Sengketa Pilkada
Sultan menyampaikan dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, maka proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
