GenPI.co - Sebanyak 5 organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Sumatra Barat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama Bobby Nasution menjabat sebagai gubernur.
Bobby mengatakan hal ini terjadi selama dirinya menjabat sejak 20 Februari 2025.
Maka dari itu, Bobby mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin (28/4).
BACA JUGA: Datangi KPK, Bobby Nasution Beri Penjelasan
Mantan Wali Kota Medan itu meminta KPK memperkuat kehadiran di Sumut.
Dalam hal ini, tidak sebatas dalam konteks pencegahan korupsi, tetapi penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.
BACA JUGA: Bobby Nasution Datangi KPK, Ada Apa?
"Kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik," kata Bobby, Selasa (29/4).
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo menjelaskan ada 170 perkara pidana korupsi di Sumut selama 2023—2024.
BACA JUGA: Ajak Kader Gerindra Bantu Bobby Nasution, Muzani: Sukseskan Programnya
Agung menyebut beberapa modus yang dilakukan seperti penyalahgunaan anggaran sebanyak 44%.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
