Mendagri Instruksikan Pemda untuk Percepat Pompanisasi dan Irigasi

1 day ago 12
Mendagri Instruksikan Pemda untuk Percepat Pompanisasi dan Irigasi - GenPI.co
Mendagri Tito Karnavian memberikan instruksi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi. Foto: Puspen Kemendagri

GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi.

Arahan ini disampaikan saat beliau memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari Selasa (3/6/2025).

“Karena ini berhubungan dengan masalah kesediaan air di bulan Juni, Juli, Agustus, September yang dianggap kritikal, karena beberapa daerah akan menghadapi musim kemarau, sehingga kita terus mendorong produksi agar tidak jauh berkurang,” katanya.

BACA JUGA:  Mendagri: Hadapi Kemarau 2025, Pemda Harus Cepat Wujudkan Swasembada Pangan

Mendagri menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antar berbagai tingkatan pemerintahan untuk memperkuat jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Hal ini sejalan dengan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi demi mendukung swasembada pangan.

BACA JUGA:  Mendagri dan Menteri Imipas Menjalin Berbagai Kerja Sama Strategis

“Ini harus kita keroyok rame-rame istilahnya. Inpres ini memberikan [kewenangan], dulu dibagi-bagi, pusat hanya irigasi primer, provinsi sekunder, kemudian kabupaten/kota tersier, nah, tapi tidak ada yang sinkron karena 552 daerah, dari pusat juga enggak bisa meng-cover semua,” tegasnya.

Inpres tersebut memberikan payung hukum agar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

BACA JUGA:  Wamendagri Ribka: Pegawai Perkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Menurut Mendagri, kolaborasi ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masing-masing daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diminta untuk aktif terlibat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Read Entire Article
Kuliner | Cerita | | |