GenPI.co - Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya.
Hal ini ditegaskan Komisi VII DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI dan LPP RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Saat ini mencuat isu pegawai TVRI dan RRI banyak yang dirumahkan imbas efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Prioritaskan Perbaikan 330.000 Sekolah, Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Dinas Luar Negeri
Komisi VII DPR RI meminta pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan, kembali bekerja, dan berpenghasilan.
"Jadi kalau ada nanti terjadi 'perumahan' pegawai, ini berarti Bapak melanggar kesepakatan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.
BACA JUGA: Soal Kabar Anggaran Pembangun IKN Disetop, Bahlil: 2028 Kami Pindah
Evita menegaskan restrukturisasi anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai.
Dia mengingatkan jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum.
BACA JUGA: Prabowo Perintahkan Anggaran MBG Daerah Difokuskan untuk Perbaikan Sekolah, Kata Mendagri
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menambahkan kebijakan efisiensi itu justru bisa menjadi hikmah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
