GenPI.co - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Mendagri Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi transfer daerah dari pemerintah pusat.
Rifqi mengaku khawatir ketika kebijakan itu terus berlanjut maka pemda tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.
“Ekonomi di daerah sangat bergantung APBD, dan hampir 80 persen APBD tergantung APBN atau transfer pusat ke daerah,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (16/9).
BACA JUGA: Arahan Tito Karnavian soal Evaluasi Tunjangan DPRD Harus Cepat Ditindaklanjuti
Anak buah Surya Paloh di Partai NasDem itu juga meminta Tito Karnavian melihat gelombang demonstrasi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Dia menyarankan supaya melakukan relaksasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada caturwulan terakhir di 2025.
BACA JUGA: Tito Karnavian Tak Larang Warga Pati Unjuk Rasa Kembali, Asal Tidak Anarkis
Hal tersebut bertujuan supaya ekonomi dan stabilitas ekonomi, politik di daerah tetap terjaga dengan baik.
Rifqi menyatakan DPR RI sejatinya tak punya kewenangan langsung menentukan besaran alokasi APBN yang dikucurkan ke APBD.
BACA JUGA: Tito Karnavian Sebut Yosep Sahaka Akan Jadi Plt Bupati Kolaka Timur
Dia menyebut DPR RI lebih pada memastikan dana yang telah ditransfer sesuai aturan, tepat sasaran, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
