GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti kinerja PT PLN (Persero) terkait gangguan listrik, kenaikan tarif, hingga proyek listrik desa yang belum tuntas.
Politikus PDIP itu mengaku menerima banyak pengaduan dari warga mengenai layanan listrik dari PT PLN (Persero).
“Warga beli token tapi saat dimasukkan gagal. Pulsanya hilang begitu saja. Ini aneh, sehingga perlu diaudit,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (10/7).
BACA JUGA: DPRD Desak Pemerintahan Pramono Anung Segera Realisasi Sekolah Gratis di Jakarta
Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/7).
Mufti Anam juga mempertanyakan mengenai kenaikan tarif listrik yang disebut hingga 30 sampai 50 persen.
BACA JUGA: Polemik Tinggi, Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dikaji DPR Secara Hati-hati
“Pada rapat sebelumnya sudah kami bahas ini. Namun hingga sekarang masih belum ada jawaban tegas. Warga merasa tarif listrik semakin mahal,” ujarnya.
Selanjutnya isu yang paling krusial yakni mengenai proyek listrik desa yang menelan anggaran besar.
BACA JUGA: DPR RI Jamin Tak Bahas Revisi UU MK Seusai Putusan Pemisahan Pemilu
Dia mengungkapkan PLN sejak 2020 sudah menerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp5 triliun, pada 2023 Rp10 triliun, dan 2024 sebesar Rp5,86 triliun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
