GenPI.co - Para tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 menjadi RON 92.
"BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar, Selasa (25/2).
Qohar membeberkan kecurangan ini bermula ketika pada tahun 2018—2023 pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.
BACA JUGA: Astaga! Kasus Minyak Mentah Pertamina Bikin Negara Rugi Hampir Rp200 Triliun
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.
Maka dari itu, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum impor minyak bumi.
BACA JUGA: 7 Orang jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Termasuk Dirut Pertamina Patra Niaga
Namun demikian, tersangka Riva Siahaan (RS) sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, melakukan pengondisian.
Hal ini dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap semua.
BACA JUGA: 2 Mantan Bos Pertamina Diperiksa KPK soal Kasus di PT PGN
Pengondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan impor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
