GenPI.co - Uang pengganti kerugian negara kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Rp13 triliun bisa dipakai untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah dan pembangunan 600 kampung nelayan.
Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung, Senin (20/10).
Presiden Prabowo mengatakan Rp13 triliun ini bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih.
BACA JUGA: Uang Rp11 Triliun Disita dari Wilmar Group, Kasus Korupsi CPO Masuk Kasasi
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara," kata Prabowo.
Prabowo membeberkan hingga akhir 2026 pemerintah akan mendirikan 1.100 desa nelayan, setiap desa itu anggarannya Rp22 miliar.
BACA JUGA: Kasus Suap CPO Rp60 Miliar, 3 Lokasi Digeledah Kejagung
“Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," tutur dia.
Prabowo mengungkapkan 1 kampung nelayan diperkirakan dihuni sekitar 2.000 kepala keluarga.
BACA JUGA: Pungutan Ekspor CPO Tinggi, Arief Poyuono Beri Sorotan Tajam
Apabila setiap keluarga terdiri dari 5 orang, maka 1 desa nelayan dapat dihuni 5.000 jiwa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
