GenPI.co - Partai NasDem menyoroti terkait sikap inkonsistensi PDIP yang menilak terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen terhitung mulai 1 Januari 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro mengatakan kebijakan itu adalah amanat UU HPP yang sebelumnya disepakati pemerintah dan DPR, termasuk Fraksi PDIP.
“Penolakan PDIP ini bertentangan dengan keputusan yang sudah diambil sebelumnya,” katanya dikutip dari Antara, Senin (23/12).
BACA JUGA: Transaksi QRIS dan e-Money Bebas PPN 12%, Tegas Airlangga
Dia mengungkapkan dalam pembahasan UU HPP yang disahkan 7 Oktober 2021 itu, Panitia Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit.
Menurut dia, sikap PDIP saat ini mencerminkan tidka konsten karena sudah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat.
BACA JUGA: Imbas Kenaikan PPN 12%, Pemerintah Berikan Diskon Listrik 50% untuk Rumah Tangga
“Sikap ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Ini berpotensi mempolitisasi isu untuk mendapatkan simpati publik,” ujarnya.
Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah bagian dari reformasi perpajakan.
BACA JUGA: PPN 12% Berlaku Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Tak Kena
Sedangkan untuk tujuannya yang memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah juga memberi pengecualian PPN nol persen pada bahan pokok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
