GenPI.co - Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyampaikan penolakan pada proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Penolakan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Komisi X DPR RI pada Senin (19/5). Aliansi tersebut terdiri dari sejarawan, aktivis HAM, tokoh masyarakat dan akademisi.
AKSI menilai program tersebut berpotensi menjadi instrument legitimasi kekuasaan serta menutup peluang diskusi terkait masa lalu bangsa secara demokratis.
BACA JUGA: Rendang Didaftarkan ke UNESCO, Fadli Zon: Simbol Identitas Kuliner Indonesia
Ketua AKSI Marzuki Darsuman mengatakan penolakan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat luas yang cemat terkait proyek itu.
“Proyek penulisan ulang sejarah memiliki implikasi menciptakan tafsir tunggal pada sejarah,” katanya dikutip dari JPNN.com, Selasa (20/5).
BACA JUGA: Akademisi Kritik Pemilu 2024, Fadli Zon: Sejak 25 Tahun Tidak Terdengar
Dia menyebut proyek itu juga bisa dipakai untuk mencuci dosa rezim. Baik itu yang sedang berjalan saat ini, maupun yang terjadi saat masa Orde Baru (Orba).
“Yang paling berbahaya, proyek ini bisa dipakai mencuci dosa rezim. Baik yang sedang berjalan, maupun yang terjadi saat Orba,” ujarnya.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Fadli Zon Tersangka Kasus Terorisme, Dieksekusi Densus 88
Sementara, sejarawan Asvi Warman Adam menilai proyek itu tidak memenuhi kaidah sebagai suatu produksi ilmu sejarah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
