GenPI.co - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan menyarankan program pendidikan siswa bermasalah di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Pigai menilai sistem pendidikan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, apabila program yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini terbukti berhasil.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia, dikutip Jumat (9/5).
BACA JUGA: Menteri HAM Sebut Pendidikan di Barak Militer Oke, Asal Tanpa Cubit & Pukul
Pigai menjelaskan pendidikan siswa bermasalah di barak militer ini tidak melanggar HAM.
Dengan catatan, selama pendidikan semimiliter ini dijalankan tanpa hukuman fisik.
BACA JUGA: Bolos dan Mabuk, 29 Siswa di Purwakarta Dikirim ke Barak Militer
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi program ini karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.
“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” papar dia.
BACA JUGA: Cianjur Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Demi Tekan Kenakalan
Pigai menyebut program ini justru sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
