GenPI.co - Penulis buku "Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara" Sri Harjono mengusulkan jabatan ketum dan sekjen partai politik dibatas satu periode atau lima tahun.
“Ini untuk menghindari ‘kepemilikan’ oleh satu orang atau keluarga,” katanya dikutip dari Antara, Senin (2/6).
Dia menilai sistem kepartaian Indonesia sejak era reformasi 1999 justru melahirkan entitas politik yang cenderung dikuasai personal dan turun-temurun.
BACA JUGA: PKS dan Gerindra Usul Dana Partai Naik, PDIP Sebut Negara Sedang Efisiensi
Menurutnya, hal itu justru membuat partai politik ibarat aset pribadi ketua umum untuk mengamankan jatah kekuasaan.
Karena fenomena itu, saat seseorang terjun ke politik praktis pun akan memberikan kesetiaan total kepada ketua umum itu.
BACA JUGA: PDIP Tunggu Klarifikasi Budi Arie Setiadi, Kader Dipersilakan Lapor Polisi
“Jadi jalan yang aman adalah berskap loyal kepada ketua umum. Jadi ketika ada jabatan publik, yang dituntuk bukan berdasar kapasitas. Tapi loyalitas,” ujarnya.
Harjono juga menyinggung terkait tidak adanya meritokrasi di internal partai politik. Hal ini berdampak pada hilangnya meritokrasi pula di lembaga publik.
BACA JUGA: Dugaan Fitnah ke PDIP dan BG, Budi Arie Setiadi Disebut Kekanak-kanakan
Kondisi tersebut berakibat pada kebijakan dan anggaran negara menjadi kurang efektif dan rawan dikorupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
