GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf memastikan parlemen akan memanggil komisioner KPU RI seusai adanya putusan DKPP terkait jet pribadi atau privat.
Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) diketahui mengeluarkan putusan jet pribadi tidak dipakai terkait monitoring pembagian logistik.
Dede Yusuf mengatakan penggunaan APBN harus dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika komisioner KPU RI menghabiskan Rp90 miliar untuk jet pribadi.
BACA JUGA: Baleg DPR RI Tegaskan Dana Otsus Aceh Wajib Diperpanjang
“Kalau namanya APBN semua harus dipertanggungjawabkan. Kami akan tanyakan soal ini juga,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (23/10).
Politikus Partai Demokrat tersebut menyatakan DPR RI hanya ingin seluruh lembaga negara bisa bijaksana dalam pemakaian uang negara.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Kaji Bentuk Lembaga Baru Pengawas ASN
“Fasilitas dipakai untuk memperlancar pekerjaan tugas negara. Bukan kegiatan yang di luar (urusan negara) itu,” ujarnya.
DKPP sebelumnya mengeluarkan putusan peringatan keras terhadap ketua dan empat komisioner KPU RI terkait penyewaan jet pribadi yuang dipakai tak sesuai rencana.
BACA JUGA: Partai Buruh Desak DPR RI Percepat Bahas Revisi UU Pemilu, Seusai Putusan MK
Dalam putusan itu, KPU awalnya menyewa jet pribadi Rp90 miliar untuk monitoring distribusi logistik Pemilu 2024 di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
