GenPI.co - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan keputusan Pemerintah dan DPR soal sistem Pilkada, harus dihormati semua pihak.
Yusril menilai Pilkada secara langsung memunculkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satunya, yakni biaya politik.
“Biaya yang tinggi, mendorong kepala daerah terpilih melakukan penyalahgunaan kekuasaan, demo menutup ongkos politik,” katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (10/1).
BACA JUGA: Publik Tolak Pilkada Melalui DPRD, Rakyat Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
Dia menyebut pengawasan pelanggaran politik uang, juga lebih sulit dalam Pilkada secara langsung. Sebab, melibatkan puluhan ribu sampai jutaan pemilih.
“Akan lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, daripada mengawasi jutaan pemilih,” tuturnya.
BACA JUGA: Demokrat Ogah Disebut Berubah Pikiran, Soal Pilkada Melalui DPRD
Yusril menyampaikan Pilkada melaui DPRD membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan calon pemimpin yang punya kapabilitas dan integritas.
Sementara itu, Pilkada secara langsung hanya memberi ruang untuk kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal
BACA JUGA: Demokrat Ungkit Sikap PDIP Saat Rezim Jokowi, Pilkada via DPRD Diharap Ada Titik Temu
Dia menekankan perdebatan terkait mekanisme Pilkada ini, tidak seharusnya disikapi dengan hitam dan putih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
